Analisis Berita (Mata Kuliah Teknik Observasi dan Wawancara)

Analisis Berita Warta Kota

Rabu, 16 Oktober 2019

Halaman 2

Berita 1 - Tim Gabungan Berhasil Evakuasi Kapal Tenggelam

Tanjung Priok, Warta Kota

   Kapal yang tebalik lalu tenggelam di Dermaga 210 Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara sudah dievakuasi pada Selasa (15/10) Sore. (Fakta Peristiwa)

Fakta Pendapat:

• Direktur Komersial dan Teknik PT Pengerukan Indonesia (Rukindo), Ari Santoso, mengatakan, tim gabungan telah berhasil mengangkat kapal yang berfungsu untuk mengangkut kru kapal keruk itu. (Alinea 2)
• "Fokus kami saat ini melakukan pengangkatan armada kapal sudah selesai," kata Ari dalam keterangan tertulisnya. Rukindo berfokus untuk mengevakuasi kapal itu agar tidak menghalangi alur keluar masuk kapal lain dan mengganggu operasional pelabuhan. (Alinea 3)
• Proses evakuasi ini dilakukan oleh tim gabungan dari KPLP, TNI AL, Polisi dan Pelindo. Sejauh ini Pihaknya belum mengetahui penyebab dari terbaliknya kapal tersebut. "Posisinya ini kapal bukan bocor, penyebabnya sedang dicari, karena tenggelamnya terbalik," ucapnya. (Alinea 4)
• Selain itu, tim gabungan tersebut masih mencari salah seorang awak kapal bernama Sargimin (66) yang ikut tenggelam bersama kapal tersebut. Sementara itu keponakan dari Sargimin, Budi Triyono (41) mengatakan bahwa proses evakuasi kapal berjalan cukup sulit. "Kapalnya sudah coba diangkat, cuma talinya nggak kuat, dicoba beberapa kali diangkat selalu putus," Kata Budi saat dihubungi. (Alinea 5)
• Kapal PT Marunda Jaya ini memiliki panjang 14 meter dengan beratnya 20 GT. Kapal itu tenggelam di sekitar Dermaga 210 terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (15/10) dini hari. (m20/kompas.com). (Alinea 6)

Berita 2 - Alasan Polisi Tidak memberi Izin Demo saat Pelantikan

Semanggi, Warta Kota

     Polda Metro Jaya memastikan tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) unjuk rasa, terhitung mulai 15 Oktober samnpai saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) mendatang. (Fakta Peristiwa)

Fakta Pendapat:

• Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan keputusan tidak akan mengeluarkan STTP unjuk rasa adalah diskresi kepolisian untuk mencegah kericuhan saat acara pelantikan digelar. (Alinea 2)
• “Jadi untuk kelancaran acara pelantikan ini, Pak Kapolda sudah menyampaikan, kami ada diskresi kepolisian bahwa tidak akan menerbitkan STTP unjuk rasa antara tanggal 15 sampai 20 Oktober,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Selasa (1/10). (Alinea 3)
• Argo mengatakan imbauan agar tidak ada demonstrasi itu bertujuan agar pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan baik dan lancar tanpa ada kericuhan. (Alinea 4)
• “Kalau misalnya kita lihat seperti kemarin terjadi kericuhan. Itu bisa menurunkan harkat dan martabat Indonesia,” ujar Argo. Hal itu dikarenakan banyak pimpinan dari negara lain yang hadir dalam acara pelantikan tersebut. (Alinea 5)
• Menurut Argo kericuhan bisa menurunkan harkat dan martabat Indonesia serta menurunkan citra Indonesia di mata dunia internasional. (Alinea 6)
• “Jadi kita berharap pelantikan ini berjalan lancar. Karena saat pelantikan ini, mata dunia internasional tertuju kearah kita. Sehingga mereka bisa melihat bahwa demokrasi Indonesia bagus,” ucapnya. (Alinea 7)
• Sampai saat ini, kata Argo, situasi sangat kondusif dan tidak ada tanda-tanda membahayakan yang mengancam acara pelantikan. “Tanda membahayakan, belum ada,” katanya. (bum). (Alinea 8)

Berita 3 (Berita bagian berita 2) – Dibagi Tiga Ring

     Kepala Bidang Humas olda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan sebanyak 31.000 personel gabungan dari TNI-Polri disiagakan dalam mengamankan jalannya acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. (Fakta Pendapat)

Fakta Pendapat:

• Menurutnya personel gabungan TNI-Polri itu ditempatkan dalam tiga ring pengamanan. “Kita sudah siapkan sekitar 31.000 personel gabungan TNI-Polri. Mereka kita tempatkan atau kita bagi dalam 3 ring,” kata Argo. (Alinea 2)
• Ring pertama yakni di lokasi pelaksanaan pelantikan di dalam gedung DPR. “Di sana ada kewenangan juga dari paspampres yang mengamankan di ring pertama,” kata Argo. (Alinea 3)
• Lalu ring kedua di kawasan gedung DPR, juga ditempatkan personel TNI dan Polri. “Kemudian ring ketiga yakni di sekitar kawasan gedung DPR juga ada personel TNI dan Polri mengamankan di sana,” kata Argo. (Alinea 4)
• Untuk rekayasa lalu lintas disekitar Gedung DPR, kata Argo akan diterapkan situasional. “Tapi sudah direncanakan oleh Ditlantas Polda Metro seperti apa rekayasanya. Nanti kita akan melihat situasi di lapangan seperti apa,” ucap Argo. (bum). (Alinea 5)

Berita 4 – Rekomendasi UMP DKI Dibahas Rapat Pekan Depan

Palmerah, Warta Kota

     Dewan Pengupahan DKI Jakarta akan menggelar sidang terakhir untuk menentukan rekomendasi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2020 pada 23 Oktober 2019. (Fakta Peristiwa)

Fakta Pendapat:

• Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. “Sekitar tanggal 23, kita rapat terakhir,” ujar Andri Yansyah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Selasa (15/10). (Alinea 2)
• Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nantinya akan memutuskan UMP berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI. Andri menjelaskan, Dewan Pengupahan DKI Jakarta sudah mensurvei kebutuhan hidup layak (KHL) ke 45 pasar tradisional dalam tiga gelombang. (Alinea 3)
• Dewan Pengupahan akan kembali melakukan survei ke pasar modern pada pekan ini, untuk melihat harga peralatan rumah tangga dan lainnya. “Komponen yang tidak ada di pasar tradisional, kita sudah putuskan untuk melakukan survei di pasar modern,” kata Andri. Hasil survei di pasar modern itu akan dibahas untuk menentukan KHL dalam rapat terakhir pada 23 Oktober nanti. (Alinea 4)
• Meskipun survei KHL tidak menjadi syarat untuk menetapkan UMP, kata Andri, Dewan Pengupahan tetap melakukai survei itu sebagai jalan tengah untuk menetapkan UMP yang bisa diterima pengusaha dan serikat pekerja. “Kita memfasilitasi kepentingan pengusaha dan pekerja. Walaupun tidak disyaratkan adanya survei KHL, kita melakukan survei KHL sehingga pengusaha mempunyai data obektif atau riil di lapangan sebenarnya yang dibutuhkan oleh pekerja untuk mendapatkan hidup layak berapa perbulannya. Itu kita cari jalan tengah,” ucap Andri. (kompas.com). (Alinea 5)

Berita 5 – Kampung Akuarium Terintegrasi Cagar Budaya

Palmerah, Warta Kota

     Pembangunan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara akan terintegrasi dengan kawasan cagar budaya. Demikian diungkap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Selasa, (15/10). (Fakta Peristiwa)

Fakta Pendapat:

• “Jadi, saya sampaikan garis besar saja, bahwa kita nanti akan meluncurkan khusus paket perencanaan untuk kawasan sekitar Kampung Akuarium penataan di sana sekaligus juga integrasi dengan kawasan-kawasan cagar budaya yang di sekitarnya,” Kata Anies. Kawasan cagar budaya yang dimaksud Anies salah satunya adalah benteng peniggalan Belanda di dekat pemukiman warga. (Alinea 2)
• Kawasan ini akan menjadi kawasan percontohan bagaimana pengembangan kampong yang bekerja dengan masyarakat. “Saya sampaikan disini bahwa rancangan Kampung Akuarium tidak dibuat oleh pihak luar, tapi bekerja bersama masyarakat. Justru ini yang akan jadi percontohan bagaimana masyarakat merancang kampungnya sendiri disesuaikan dengan tata aturan yang ada dan kebutuhan kampung itu masa kini dan masa depan,” Ujarnya. (Alinea 4)
• “Beberapa lokasi di sana berstatus cagar budaya dan salah satu tempat yang paling menarik untuk kegiatan cultural tourism, wisata budaya. Dan ini yang akan dimasukkan di perencanaan yang akan kita luncurkan sama-sama,” jelas Anies. (Alinea 5)

Fakta Peristiwa:

• Karena memiliki cagar budaya, maka kawasan Kampung Akuarium nantinya akan dikembangkan menjadi kawasan wisata budaya. (Alinea 5)
• Pemprov DKI Jakarta berencana membangun pemukiman warga di Kampung Akuarium pada 2020. Pembangunan ini dengan konsep rumah berlapis. Anggaran pembangunan ini diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Anggaran Prioritas Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020. (Alinea 6)
• Rumah berlapis dibangun secara vertikal seperti halnya rumah susun. Namun, rumah berlapis maksimal hanya memiliki 4 lantai. (kompas.com). (Alinea 7)

Berita 6 – Prasetio Edi Marsudi

Nama Pimpinan AKD

Nama-nama pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD DKI Jakarta harus diserahkan masing-masing fraksi pada Kamis, (17/10) (Fakta Peristiwa). Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyatakan, pembagian pimpinan AKD untuk masing-masing fraksi di DPRD DKI Jakarta sudah diketahui setiap fraksi. (Fakta Pendapat)

Fakta Peristiwa:

     DPRD DKI Jakarta akan mempunya 15 pimpinan komisi dan empat pimpinan badan. (Alinea 2)

Fakta Pendapat:

• “Hari Kamis (17/10), nama-namanya disetorkan semua fraksi. Kami kan membagi dengan kesepakatan dalam forum rapat dengan fraksi-fraksi lain itu proporsional. Nah, pembagian-pembagiannya sudah terlihat, PDI-P berapa, PKS berapa, Gerindra berapa,” kata Prasetio, Selasa (15/10). (Alinea 2)
• Prasetio melanjutkan, kemungkinan semua fraksi akan mendapatkan kedudukan sebagai pimpinan AKD. Namun fraksi yang punya peluang besar menjadi pimpinan AKD adalah fraksi dengan perolehan kursi lebih dari 10. “Kami fleksibel saja, kami lihat ada partai di atas 10 bawahnya kami sinkronkan juga, dinamis juga,” kata Prasetio. (kompas.com)

Berita 7 – Bank DKI Resmikan Kebun Hidroponik di Rusunawa KS Tubun – Rangsang Penghuni Jadi Pengusaha Tanaman Sayuran

KEBUN HIDROPONIK—BANK DKI meresmikan program Kebun Hidroponik di Rusunawa KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (15/10). (Fakta Peristiwa)

Fakta Peristiwa:

• Hadir dalam kesempatan itu Direktur Utama Bank DKI, Zainuddin Mappa; Walikota Jakarta Barat, Rustam Effendi; dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kelik Indriyanto. (Alinea 2)
• Para penghuni rusunawa bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk menanam sayuran seperti selada, bayam, sawi, tomat dan sebagainya. Sayur hasil panen tidak hanya dinikmati sendiri, namun juga bisa dijual sehingga menambah penghasilan penghuni rusunawa. (Alinea 5)

Fakta Pendapat:

• Zainuddin mengatakan, program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) Bank DKI  dalam membantu meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Selain itu keberadaan Kebun Hidroponik juga turut melestarikan lingkungan, sehingga pemukiman rusunawa menjadi lebih asri. (Alinea 3)
• “Keberadaan kebun ini diharapkan menjadi rangsangan warga penghuni rusunawa untuk menjadi pengusaha tanaman sayuran hidroponik,” kata Zainuddin. (Alinea 4)
• Zainuddin menyatakan, bila warga mampu mengembangkan kebun ini dengan baik, Bank DKI akan membantu permodalannya. Tujuannya, agar jangkauan usaha mereka lebih luas lagi karena permodalannya turut disokong oleh perbankan. “Saya hitung-hitung dengan skala satu keluarga, bisa kami berikan permodalan. Nanti mereka tinggal bayar pengembalian pinjaman pokoknya dari hasil kebon yang mereka punya,” ungkapnya. (Alinea 6)
• Sementara, Rustam mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bank DKI yang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat penghuni rusunawa melalui program CSR Kebon Hidroponik di rusun. Kegiatan yang digagas oleh Bank DKI sangat bermanfaat bagi penghuni rusunawa yang merupakan keluarga prasejahtera. “Tentu kami berharap akan ada lagi kebun-kebun hidroponik lainnya di seluruh rusunawa, khususnya wilayah Jakarta Barat,” ujar Rustam. (faf). (alinea 7)